topmetro.news – Saat ini terjadi fenomena naiknya harga tiket pesawat gila-gilaan. Sehingga Presiden Jokowi memerintahkan Menhub dan Meneg BUMN untuk menurunkan harga tiket pesawat.
Hal ini mendapat tanggapan pengamat kebijakan dari Medan, Raya Timbul Manurung. Di mana dalam bincang-bincang dengan awak topmetro.news, Sabtu (20/8/2022), di Medan, alumni UGM ini mengutarakan beberapa penyebab menggilanya harga tiket pesawat tersebut.
Menurutnya, salah satu penyebab tingginya harga tiket pesawat adalah karena naiknya harga Avtur. Kemudian penyebab lainnya adalah karena adanya kelangkaan pesawat di dalam negeri.
Soal harga Avtur, menurut Raya Manurung, tidak terlepas dari naiknya harga minyak dunia. “Naiknya harga Avtur tentu karena naiknya harga minyak dunia,” sebutnya.
Kemudian mengenai kelangkaan pesawat, menurutnya akibat adanya maskapai yang stop operasi. Selain itu, banyak maskapai penerbangan mengembalikan pesawatnya atau menjual pesawatnya akibat kesulitan likuiditas selama pandemi.
“Garuda sebelum pandemi memiliki dan mengoperasikan 142 unit pesawat. Tetapi saat ini cuma mampu mengoperasikan 53 unit pesawat. Hal yang sama terjadi pada Lion Air group, Air Asia group. Bahkan Sriwijaya Air sudah berhenti operasi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Ratiman (sapaan akrabnya), untuk menurunkan harga tiket pesawat, maka perlu mempercepat penambahan pesawat yang beroperasi di Indonesia.
Selanjutnya dia mengusulkan agar izin operator penerbangan dipermudah. Misalnya dengan syarat cukup menguasai tiga unit pesawat. “Pada periode Presiden Gus Dur, izin operator penerbangan terbit cukup dengan syarat menguasai 3 unit pesawat. Tidak perlu memiliki. Menguasai pesawat bukan berarti harus memiliki,” urainya.
Raya menyebut, bahwa saat ini banyak pesawat yang ‘idle’ atau menganggur di dunia. Tentunya para pemilik pesawat tersebut senang bila bisa ‘joint operation’ dengan maskapai Indonesia. Serta bisa beroperasi di Indonesia baik di jalur domestik maupun internasional.
“Dahulu pada mula pertama, Lion Air, Jatayu dan lain-lain juga melakukan ‘joint operation’ dengan para pemilik pesawat dunia,” katanya.
Kemudian Ratiman mengusulkan, agar syarat pesawat penumpang yang boleh beroperasi menjadi umur maksimal 20 tahun, dan atau selama masih layak operasi.
“Dulu pernah ada syarat maksimal 20 tahun. Berarti pesawat buatan tahun 2002. Banyak pesawat kargo juga berumur lebih dari 20 tahun. Lalu menurut perkiraan, selama pandemi dua setengah tahun, banyak pesawat yang ‘idle’ atau berhenti terbang,” katanya.
Biaya Tambahan Avtur
Kembali ke masalah Avtur, Ratiman juga menyoroti adanya biaya tambahan untuk pembelian BBM pesawat terbang tersebut. “Saat ini, pesawat yang beli Avtur di bandara di Indonesia, dikenakan harga Avtur Pertamina ditambah PPN 10% ditambah lagi ‘bandara fuel service charge 10%,” kata Ratiman.
Sehingga, lanjutnya harga Avtur Indonesia lebih mahal 20% dari bandara di Singapura , Malaysia, dan Thailand. Sementara semua pesawat internasional yang transit di Singapore, Malaysia, maupun Thailand tidak dikenakan PPN dan ‘bandara fuel service charge’.
“Ini juga menjadi faktor yang membuat harga tiket menggila. Yang pastinya lebih mahal daripada di Singapore, Malaysia, atau Thailand,” tutupnya.
Berita sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir segera mengendalikan harga tiket pesawat yang semakin mahal.
“Di lapangan yang saya dengar keluhan harga tiket pesawat tinggi. Saya sudah bereaksi. Menhub (Menteri Perhubungan) diperintahkan segera ini diselesaikan. Garuda, Menteri BUMN selesaikan tambah pesawatnya agar harga kembali normal, meski nggak mudah karena harga Avtur tinggi,” ungkap Presiden Jokowi, Kamis (18/8/2022) lalu.
reporter | Jeremi Taran
